See other templatesSee other templates

HomeFAQPPID BBPP Lembang

Frequently Asked Questions - PPID BBPP Lembang

FAQs - PPID BBPP Lembang

PPID kependekan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Tags: PPID

Informasi publik  adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan dikirim oleh organisasi Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan informasi organisasi Badan Publik dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya dalam kerangka koordinasi pengelolaan dan pelayanan informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dasar kebijakan pelaksanaan pengelolaan, pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang meliputi:

  1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undangUndang Nomor: 14 Tahun 2008.
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
  6. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/2/2012 Tentang Panduan Monitoring-Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

Jenis informasi publik yang ada di PPID BBPP Lembang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Tahun 2008, terdiri dari 4 (empat) jenis informasi publik, yaitu:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
d. informasi yang dikecualikan.

Setiap warga negara dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi publik di lingkup BBPP Lembang dapat diperoleh dengan cara:

  1. Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan informasi secara tertulis (pemohon datang langsung) atau tidak tertulis (permohonan via telepon, fax, SMS center, email, dan website);
  2. Setiap pemohon informasi publik wajib mengisi formulir permohonan informasi publik dengan lengkap serta melampirkan fotocopy KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku;
  3. Setiap pemohon informasi publik dapat datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik, Kantor Utama BBPP Lembang, Jalan Kayuambon No. 82 Lembang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, atau mengajukan permohonan informasi melalui: Tlp/Fax (022) 2786234-2788793, email bbpplembang@pertanian.go.id atau bbpplembang@gmail.com; SMS Center 082251515196 dan website http://ppid.bbpp-lembang.pertanian.go.id;
  4. Pengisian dan pencatatan formulir permohonan informasi dari permohonan informasi yang diajukan melalui tlp / fax / email / SMS Center, dilakukan oleh petugas. Sementara permohonan informasi yang diajukan melalui  ppid.bbpp-lembang.pertanian.go.id; dapat mengisi langsung secara online;
  5. PPID BBPP Lembang akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik secara langsung apabila pemohon datang langsung atau melalui fax dan email apabila permohonan diajukan melalui telepon, fax, email dan website.

Informasi akan diberikan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Pelayanan informasi publik di lingkungan kementerian Pertanian tidak dipungut biaya. Namun untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari permohonan informasi publik ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Go to top