See other templatesSee other templates

HomeProfilTentang PPIDKebijakan Pengelolaan PPID

Kebijakan PPID

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PPID

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dilaksanakan menurut dasar hukum UUD 1945 Pasal 28 F. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sesuai dengan amanah dalam undang-undang tersebut maka bagi setiap WNI dinyatakan memiliki hak untuk :

  1. Memperoleh informasi publik; dan
  2. Kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah bersama DPR-RI telah mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) No. 14 tahun 2008 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 28 Huruf F UUD 1945. Dalam hal pelaksanaan UU KIP tersebut juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.

Menindaklanjuti pelaksanaan UU KIP tersebut, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang selaku Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelatihan Pertanian berada di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan pelaksanaan pelayanan publik yang berada pada ruang lingkupnya. Dalam hal ini BBPP Lembang telah menunjuk petugas PPID yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BBPP Lembang.

Go to top