See other templatesSee other templates

Tentang PPID

Sarana Prasarana

SARANA PRASARANA

Sarana prasarana yang telah tersedia untuk kegiatan pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi kepada publik antara lain:

  1. Prasarana ruang penerimaan dan ruang tunggu tamu (ruang resepsionis).
  2. Prasarana ruang Pranata Humas dan Arsiparis.

Sarana pendukung, yaitu komputer, printer, telepon, dan faksimile.

Struktur Organisasi PPID

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA PPID BBPP LEMBANG

 

Tugas dan Tanggung Jawab

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah :

  1. Penyediaan, penyimpanan , pendokumentasian, dan pengamanan informasi
  2. Pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku
  3. Pelayanan informasi publik yang cepat , tepat , dan sederhana
  4. Penetapan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik
  5. Pengujian konsekuensi
  6. Pengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat di akses; dan
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

 

Kondisi SDM Pengelola

KONDISI SDM PENGELOLA PPID

Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola Pelaksanaan pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik pada BBPP Lembang didukung oleh:

  1. Pejabat Fungsional Pranata Humas sebanyak 1 orang dan calon Pranata Humas sebanyak 1 orang.
  2. Pejabat Fungsional Arsiparis sebanyak 1 orang.
  3. Pejabat Fungsional Umum Resepsionis sebanyak 1 orang.
  4. Pejabat Fungsional Umum Pengelola Data dan Informasi sebanyak 1 orang.

Disamping itu, dukungan bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan pengelolaan dan dokumentasi informasi publik pada BBPP Lembang diperoleh pula dari Petugas Pengelola Website.

Dasar Hukum

DASAR HUKUM

Dasar kebijkan pelaksanaan pengelolaan, pelayanan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang meliputi:

  1. Undang-undanfd Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor: 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undangUndang Nomor: 14 Tahun 2008.
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor: 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
  6. Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
  7. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Nomor: 116/Kpts/RC.200/A.3/2/2012 Tentang Panduan Monitoring-Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian.

Artikel Selanjutnya...

Go to top